CSR Review - Supporting Responsible & Fair Business

Industri sektor ekstraktif dunia belakangan ini mengalami peningkatan cukup signifikan. Terjadi kenaikkan harga beberapa komoditas pertambangan yang berdampak pula pada peningkatan profit perusahaan. Hasil survei dari 40 perusahaan tambang terbesar di dunia yang dilakukan oleh PricewaterhouseCoopers (PwC) menunjukkan bahwa penerimaan global dari sektor ini meningkat 39%. Keuntungan dari sektor ini juga mengalami peningkatan dari 10,4% tahun 2003 menjadi 15,2% di tahun 2004. Booming industri pertambangan ini salah satunya dipicu oleh peningkatan permintaan komoditas terkait dari India dan Cina yang saat ini menjadi negara ekonomi raksasa baru. Faktor lain yang turut memberikan andil dalam tren perkembangan ini yaitu melemahnya nilai tukar dolar AS.

Perkembangan positif sektor pertambangan ini juga dirasakan di Indonesia. PricewaterhouseCoopers melaporkan bahwa penerimaan Indonesia dari sektor ini meningkat sebesar 25% di tahun 2004, dari US$ 6,3 juta menjadi US$ 7,94 juta. Keuntungan bersih juga meningkat dari US$ 945 juta tahun 2003 menjadi US$ 1,53 milliar tahun 2004. Bahkan hingga tahun 2004, Indonesia tercatat sebagai negara produsen mineral terbesar keenam dunia (berdasarkan hasil survei Fraser Institute). 
Sejumlah perusahaan ekstraktif yang ada di Indonesia juga merasakan hal serupa. Salah satunya PT. International Nikel Indonesia Tbk atau PT. Inco, perusahaan ini mendapatkan keuntungan sebesar US$ 513 juta di tahun 2006 dan sepanjang tahun 2007 ini telah membukukan laba sebesar US$ 269 juta, meningkat hampir 2 kali lipat.  Peningkatan keuntungan tersebut juga diikuti oleh beberapa perusahaan tambang Indonesia lainnya seperti PT. Aneka Tambang (Antam), perusahaan ini mengalami kenaikan laba dari tahun 2005 ke tahun 2006 yaitu dari Rp 842 milliar menjadi Rp 1,5 trilliun atau PT. Timah yang membukukan profit 2 kali lipat di tahun 2006 sebesar Rp 208 milliar.

Perkembangan sektor pertambangan memang memberikan angin segar bagi perindustrian dan perekonomian Indonesia. Secara langsung, hal ini meningkatkan penerimaan negara melalui peningkatan volume ekspor dan harga komoditi terkait. Terlebih lagi jika mengingat potensi yang dimiliki oleh Indonesia.  Predikat sebagai negara yang kaya akan sumber daya mineral dan tambang memang tidak salah karena potensi yang dimiliki Indonesia cukup besar. Potensi migas misalnya, saat ini, dari 60 cekungan tersier yang ada baik onshore maupun offshore diperkirakan kita masih memiliki cadangan minyak sebesar 400 BBO (Billion Barrels of Oil) dan cadangan migas sebesar 186 TSCF (Trillion Standard Cubic Feet) yang setara dengan usia cadangan 62 tahun.  Hal ini belum mencakup gas hydrant di laut dalam yang mencapai 500TSCF. Tingginya potensi migas di Indonesia ini salah satunya dibuktikan dengan posisi Indonesia sebagai negara pengekspor LNG terbesar di dunia pada tahun 2004 (BP Statistical Review of World Energy 2004) , total ekspor LNG tahun 2003 mencapai 35,66 milliar m3 dari total ekspor dunia sebesar 168,84 milliar m3.

Menurut Departemen ESDM, volume ekspor migas di tahun 2005 mencapai 175 trilliun dan meningkat sebesar 40% dibanding tahun 2004 yang sebesar 122 trilliun.  Peningkatan juga terjadi dalam hal pendapatan, tahun 2006 pendapatan negara dari sektor migas mencapai US$ 22,54 milliar, naik 17,17% dibandingkan tahun 2005. Apabila dihitung dari tahun 2002 hingga 2006, pendapatan migas meningkat sebesar 89% dari US$ 9,6 milliar menjadi US$ 22,54 milliar.  Bahkan menurut data olahan Kompas, target penerimaan negara tahun 2007 dari sektor pertambangan adalah Rp 5,74 trilliun, meningkat dari tahun 2006 yang sebesar Rp 5,58 trilliun.  Target tersebut masih mengandalkan perusahaan tambang besar seperti PT. Freeport Indonesia Rp 663,8 milliar, PT. Inco Rp 154,3 milliar, PT. Newmont Nusa Tenggara Rp 169,1 milliar dan PT. Arutmin sebesar US $25,2 juta.

Kontribusi Sektor Ekstraktif di Indonesia

Sektor pertambangan telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia dengan menyumbang pendapatan sebanyak 2,7% dari total GDP di tahun 2002 dan 3% tahun 2004.  Pada triwulan II tahun 2006 meningkat menjadi 9,3% dari total GDP atas harga konstan 2000.  Total pekerja yang terserap di sektor ini juga meningkat 6% dari 33.620 pada tahun 2003 menjadi 35.800 pada tahun 2004.  Pendapatan kotor pekerja juga meningkat 36% yakni Rp 4.321 juta tahun 2004 yang sebelumnya Rp 3.183 juta pada tahun 2003.

Bagi perekonomian daerah, sektor pertambangan juga memberikan kontribusi yang cukup besar. Kabupaten Karimun, Batam, misalnya, sektor pertambangan secara keseluruhan telah memberikan kontribusi hampir 75% terhadap total target PAD tahun 2006. Granit, khususnya, turut menyumbang Rp 15 milliar – Rp 18 milliar dari total target PAD 2006 yang sebesar Rp 33 milliar.  Demikian pula yang terjadi pada Kabupaten Kutai Barat. Kurang lebih selama 12 tahun, kegiatan ekonomi mereka bergantung pada kegiatan penambangan emas PT Kelian Equatorial Mining (PT KEM) yang mengakhiri kontrak karyanya pada tahun 2004. Pendapatan daerah pun turut terdongkrak. Pada realisasi anggaran 2002, pertambangan menyumbang Rp 221 miliar dan dari pendapatan asli daerah (PAD), 36 persen pajaknya merupakan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C. Bahkan pada 2001, pertambangan sempat memberikan kontribusi sebesar Rp 825 miliar. 

Potensi alam yang ada, trend perkembangan industri di sektor ini serta kontribusi yang telah diberikan oleh sektor ini, mendorong pemerintah  untuk terus melakukan eksplorasi. Upaya yang dilakukan pemerintah tersebut bertujuan untuk meningkatkan volume eskpor dan penerimaan negara. Di samping itu, kecenderungan perkembangan industri di sektor ekstraktif ini membawa dampak pada peningkatan investasi pula. Prospek yang dirasakan cukup menjanjikan ini mendorong beberapa perusahaan memperluas investasinya untuk meningkatkan jumlah produksi. Hal ini seiring upaya pemerintah membuka investasi baru dengan menargetkan ditandatanganinya 22 blok migas untuk dieksplorasi pada tahun 2006. Penandatanganan 22 blok diharapkan akan memberikan komitmen investasi tiga tahun pertama sebesar 450 juta dollar.

Pelaku Bisnis Sektor Ekstraktif

Masuknya investor-investor baru di sektor ekstraktif ini praktis akan menambah aktor yang berkiprah di dalamnya. Bisnis industri pertambangan memang menarik bagi investor terutama investor asing. Di Indonesia sendiri, perusahaan multinasional memainkan peranan cukup penting dalam bisnis ini karena pada umumnya mereka mempunyai modal besar dalam penerapan teknologi baik eksplorasi maupun pengolahan bahan tambang. Perusahaan tambang utama di Indonesia khususnya mineral dan batubara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. Perusahaan Tambang Utama Di Indonesia

Sumber : Indonesia Mining Industry Survey 2003, PriceWaterhouseCoopers

* = Perusahaan ini kontrak karyanya berakhir tahun 2004.

Adanya potensi yang besar serta keinginan untuk meningkatkan produksi di sektor ini perlu diimbangi dengan iklim investasi yang lebih kondusif. Kebijakan-kebijakan terkait pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya alam dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka mendorong iklim investasi serta mengatur pemanfaatannya. Bahkan saat ini pemerintah sedang memperbaharui undang-undang terkait yaitu UU Pokok Pertambangan No.11 Tahun 1967 menjadi UU Minerba (Mineral dan Batubara). Salah satu alasan pemerintah menyusun UU Minerba karena undang-undang yang lama dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan industri pertambangan saat ini.

Draft Racangan UU (RUU) Minerba yang saat ini sedang dibahas oleh pemerintah awalnya dijadwalkan selesai pada bulan Maret kemarin, tetapi hingga pertengahan tahun ini, ruu tersebut belum juga disahkan.  Pemerintah berharap dengan disusunnya ruu ini akan meningkatkan iklim investasi sektor ekstraktif dan semakin baiknya tata kelola sektor pertambangan. Kebijakan lain yang terkait dengan industri pertambangan yaitu Perpu No.1 Tahun 2004, yang mengijinkan 13 perusahaan untuk melanjutkan aktivitas menambangnya di kawasan hutan lindung hingga masa kontraknya berakhir.  Sebenarnya isi dari perpu itu sendiri bertolak belakang dengan UU Kehutanan yang melarang pertambangan dilakukan di kawasan hutan lindung tetapi dikeluarkannya peraturan itu (perpu No.1 tahun 2004.red) membawa alasan bahwa kandungan alam yang ada di dalamnya cukup signifikan untuk terus dikelola.

Peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut secara tidak langsung juga memiliki tujuan untuk mengurangi praktek menyimpang yang dilakukan pelaku bisnis. Banyak pihak menilai undang-undang pertambangan yang lama pada prakteknya memberikan celah bagi pelaku bisnis untuk melakukan malpraktek. Hal ini terbukti dari banyaknya isu-isu negatif yang berkembang di lingkungan industri pertambangan. Tidak bisa dipungkiri pula bahwa pengawasan dan sanksi hukum yang ada di negara ini turut menyebabkan maraknya isu negatif yang terjadi. 
           
Isu-Isu di Sektor Ekstraktif

Sektor ekstraktif termasuk salah satu industri yang  beresiko tinggi (high risk). Resiko usaha baik saat pra produksi, produksi dan pasca produksi, perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius. Pengelolaan resiko yang tidak tepat dapat berdampak pada timbulnya isu-isu negatif usaha ini. Ada 2 isu utama yang berkembang dalam industri  sektor ekstraktif yaitu isu sosial dan isu lingkungan.

Isu Sosial

Isu sosial hampir selalu berkaitan dengan isu HAM. Kesepakatan antara masyarakat lokal dengan pihak perusahaan dalam pengalihan hak milik akan tanah, misalnya, yang tidak dilakukan secara terbuka merupakan salah satu faktor yang memicu timbulnya konflik. Begitu pula dengan manfaat yang diberikan perusahaan terhadap masyarakat. Konflik seringkali timbul karena masyarakat merasa apa yang diberikan perusahaan tidak sesuai dengan apa yang telah diambil oleh perusahaan.
Berikut beberapa isu sosial yang terjadi dalam industri ekstraktif:

Isu Lingkungan

Lingkungan dan pertambangan seperti 2 sisi mata uang ,dalam arti bahwa setiap kegiatan pertambangan pasti berdampak pada kondisi lingkungan dan umumnya memiliki skala dampak yang luas. Kondisi ini memerlukan perhatian baik oleh perusahaan maupun oleh pemerinta sebagai pembuat kebijakan agar dampak yang ditimbulkan tidak semakin meluas. Beberapa isu lingkungan terkait dengan kegiatan pertambangan